Bogor, FW IPB University – Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB University Kabinet Integritas berkolaborasi dengan BEM KM IPB dalam menyelenggarakan Sarasehan Nasional. Sarasehan nasional tersebut digelar di Auditorium AHN IPB pada Kamis (23/11/2023). Kegiatan kolaborasi ini mengulas tentang “Langkah berkelanjutan masa depan Indonesia energi, lingkungan hidup dan kesehatan”.
Kegiatan tersebut menghadirkan empat narasumber diantaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy.
Ketua Umum FW Verry Surya Hendrawan, ST., MM. mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum kolaborasi perdana antara BEM KM dan FW IPB University.
“Ini adalah kegiatan kolaborasi perdana dan kami terus mendorong kolaborasi ini terus dilaksanakan. Kami, Kabinet Integritas FW IPB University senantiasa berusaha menghasilkan yang terbaik”, terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Prof. Dodik R. Nurrochmat menyampaikan dukungan untuk kegiatan yang memiliki tema bercampur, antara Kesehatan, Energi, dan Lingkungan Hidup. Mengingat bahwa, ketiga aspek ini merupakan kesatuan sains yang menjadi kekuatan IPB University.
“Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia dan menimbulkan banyak peluang dan tantangan dalam bekerja dan belajar. Kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam era perubahan yang sedemikian cepat ini,” ujarnya.
Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan KLHK RI Ir. Edy Nugroho menjelaskan terkait berbagai langkah keberlanjutan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. UUD 1945 mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan yang di dalamnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Setiap warga negara berhak untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat.
“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan pengendalian berbagai baku mutu LH. Kualitas Lingkungan hidup yang baik dan sehat, memiliki parameter-parameter yang dapat dicapai melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Lingkungan hidup yang berkualitas baik tentunya juga memiliki berbagai potensi yang bisa diintegrasikan untuk dimanfaatkan bagi orang banyak, misalnya potensi pariwisata,” ujarnya.
“Adapun demikian, pemanfaatan dan valuasi ekonomi harus berjalan seimbang. Sebagai contoh, lahan basah buatan ternyata bisa digunakan untuk pengolahan air limbah dan sekaligus potensi pariwisata,” imbuhnya.
Selanjutnya, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Ir. Edi Wibowo, MT. menjelaskan terkait sumber energi terklasifikasi menjadi energi tak terbarukan, energi baru (yang dihasilkan oleh teknologi baru), dan energi terbarukan.
“Tahun 2025 target EBT adalah sebesar 23%, dan tahun 2050 target EBT sebesar 31%. Emisi GRK/ Gas Rumah Kaca menyebabkan pemanasan global, dan pada akhirnya mengakibatkan perubahan iklim. Dan sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah menargetkan capaian ENDC sebesar 31,9% (tanpa bantuan asing) dan sebesar 43,2% (dengan bantuan internasional),” paparnya.
“Potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar yaitu 3.687 GW. Sementara pemanfaatan masih sangat kecil. Akselerasi peningkatan % EBT menjadi perhatian dari pemerintah saat ini,” ujarnya.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy menjelaskan Indonesia menargetkan memasuki era Indonesia emas pada tahun 2045. Adapun demikian, kondisi saat ini masih cukup rendah untuk dapat dijadikan sebagai batu loncatan ke tahap Indonesia Emas, terutama pada aspek SDM. Pak Menko juga menguraikan tentang 4 hal yang harus dipersiapkan untuk generasi Indonesia yaitu sehat, kuat, cerdas, dan berbudi pekerti luhur.
“Kesadaran di Indonesia masih rendah sehingga masih banyak perilaku yang secara nyata menggerogoti kesehatan dirinya. Pembangunan manusia Indonesia dimulai dari prenatal yang diangkat dari isu besar yaitu: penanganan stunting. Menyiapkan generasi manusia sangat bergantung pada sosok Ibu atau calon ibu. Sebagai contoh, angka kesadaran remaja putri terhadap anemia kronis sangat rendah, padahal dampak anemia kronis terhadap rahim sangatlah tinggi, terutama kesadaran untuk mengkonsumsi pil tambah darah, dan perilaku diet ekstrim. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Prof. Muhadjir menambahkan bahwa keluarga miskin Indonesia sebagian berasal dari keluarga miskin baru. Juga fakta bahwa masih terdapat 30% perkawinan di bawah umur di Indonesia termasuk di Kabupaten Bogor. Presiden telah menargetkan stunting turun menjadi 14% di tahun depan. Namun, itu belum cukup untuk menjadi negara maju yang angka stuntingnya harus <5%. Pak Menko juga menjelaskan terkait 5 jaminan untuk usia produktif yaitu jaminan kecelakaan kerja, meninggal, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan.
“Semua ikhtiar ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Namun perlu dicatat bahwa dengan kondisi geografis negeri ini yang sedemikian luas, maka diperlukan kolaborasi semua pihak untuk mencapai target, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan termasuk masyarakat itu sendiri,” pungkasnya.
Kegiatan diakhiri dengan foto bersama dan penyerahan cendera mata, serta makan siang bersama. (Irv)
Add a Comment